Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI yang diwakili oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tanti Sumartini di Ruang Rapat Konstitusi, Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, (18/5/2022). Foto: Munchen/Man

Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI yang diwakili oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tanti Sumartini menerima kunjungan Japan Initiative, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (Non Governmental Organization/NGO) yang bergerak di bidang advokasi. Tanti menjelaskan pertemuan ini merupakan sebuah langkah pengenalan program dan penjajakan kerja sama antar lembaga.

“Kunjungan ini adalah kunjungan NGO bernama Japan initiative. Mereka tuh punya Program Review namanya. Nah, Program Review ini didanai oleh pemerintah Jepang, memakai APBN jepang. Jadi mereka ini NGO tapi didanai. Nah, mereka tujuannya ke sini memperkenalkan program itu,” jelas Tanti di Ruang Rapat Konstitusi, Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, (18/5/2022).

Lebih lanjut Tanti menjelaskan, program ini bisa saja diterapkan di Indonesia khususnya di DPR RI, mengingat terdapat irisan fungsi antara DPR RI dengan ‘Program Review’ yang digagas oleh Japan Initiative ini. “Apakah bisa diterapkan di Indonesia? Sangat bisa. Karena itu membantu fungsi pengawasan (DPR), khususnya pengawasan kebijakan pemerintah yang notabene dilakukan oleh DPR dan Badan Keahlian sebagai support system, kita oke aja. Artinya tetap akan mendukung seandainya program itu dilaksanakan di kita,” jelas Tanti.

Tanti juga menambahkan, ada potensi kerja sama yang dapat dibangun antara Japan Initiative sebagai inisiator ‘Program  Review’ dengan Badan Keahlian DPR RI. Namun realisasi hal tersebut masih harus dikaji dan dipelajari lebih lanjut. “Sebagai Sekretariat Jenderal DPR RI, dalam hal ini Badan Keahlian, mungkin saja bisa terjadi kerja sama. Entah itu nanti misalnya tukar menukar program atau kita mengikuti program mereka, atau mereka mengikuti program kita. Karena ada irisan yang bisa kita kerjasamakan,” tutup Tanti.

Hadir dalam kesempatan tersebut Taki Kitada, Program Manager Japan Initiative beserta Shin Ito, Kento Onaka dan Shun Tanaka. ‘Program Review’ yang dimaksudkan pada pertemuan ini adalah metode evaluasi secara terbuka bersama dengan masyarakat yang telah berhasil diterapkan di Jepang. ‘Program Review’ ini juga mulai diterapkan di Indonesia melalui beberapa kegiatan bantuan yang didanai oleh pemerintah Jepang. 

Pada kesempatan tersebut, baik Japan Initiative maupun perwakilan badan keahlian DPR RI juga berdiskusi dan berbagi cerita terkait pelaksanaan tugas dan fungsi parlemen di masing-masing negara, khususnya terkait dengan pembuatan undang-undang. Selain itu, sebelum pelaksanaan diskusi, delegasi Japan Initiative juga berkesempatan mengunjungi Museum DPR RI serta Ruang Rapat Paripurna di Gedung Nusantara. (we,uc/sf)